Pengadilan Malaysia: Utang dari Judi Tidak Dapat Dijadikan Alasan Kebangkrutan

Pengadilan Tinggi Ipoh Malaysia telah mengeluarkan keputusan penting yang menegaskan bahwa utang yang timbul dari aktivitas perjudian tidak dapat digunakan sebagai motif kebangkrutan. Keputusan ini berlandaskan putusan terdahulu dari kasus Datuk Ting Ching Lee yang ditangani Mahkamah Persekutuan. Berdasarkan penjelasan Hakim Moses Susayan di Pengadilan Tinggi, keputusan ini mencabut status kebangkrutan pada Lee Fook Khuen, seorang pria berusia 75 tahun yang sebelumnya dituntut oleh Resorts World Sentosa Pte Ltd. Lee gagal melunasi utang S$5,930 juta yang diakui Pengadilan Tinggi Singapura pada 2018, setelah menerima fasilitas kredit hingga S$10 juta untuk berjudi di Singapura tanpa pembayaran kembali.

Kebijakan Hukum Terkait Utang Judi di Malaysia

Dalam pernyataannya, Hakim Moses menekankan bahwa menurut hukum Malaysia, utang terkait perjudian dianggap sebagai utang kehormatan yang tidak wajib dilunasi secara hukum. Meskipun mungkin sah di negara lain, di Malaysia utang tersebut melanggar kebijakan publik menurut Undang-Undang Hukum Sipil 1956.

Pendekatan Hukum di Malaysia

Berdasarkan pasal 26 Undang-Undang Kontrak 1956, segala bentuk perjanjian atau taruhan dianggap tidak sah. Hal ini juga melarang penagihan melalui hukum untuk uang atau barang yang dihasilkan dari taruhan. Hakim menggarisbawahi bahwa pengadilan memiliki wewenang untuk menolak pelaksanaan utang dari transaksi yang dianggap ilegal atau batal, seperti kontrak perjudian, karena bertentangan dengan kebijakan publik.

Selain itu, Moses menegaskan bahwa pengadilan kebangkrutan memiliki otoritas untuk menganalisis sifat utang meskipun diakui berdasarkan Undang-Undang Pelaksanaan Penilaian Timbal Balik. Pembatasan penegakan utang judi mengesampingkan proses standar dan tidak memungkinkan penegakan hukum secara terselubung melalui kontrak yang secara hukum dinyatakan batal di Malaysia. Putusan ini mencerminkan sikap teguh Malaysia mengenai utang perjudian, menekankan bahwa utang tersebut tidak bisa dijadikan dasar untuk kebangkrutan dan tidak dapat ditegakkan secara hukum di negara ini.